Hukum pidana merupakan hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya, atau hukum yang mengatur kepentingan umum.

Hukum Pidana ada dua ketegori tindak pidana, yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum.

Pelayanan bantuan hukum kami meliputi kategori tindak pidana khusus yaitu :

1. Tindak Pidana Korupsi.

2. Tindak Pidana Narkotika.

3. Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

4. Peradilan Anak.

5. Penempatan dan Perlindungan TKI.

6. Pemilihan Umum.

7. perlindungan Konsumen.

Kategori Tindak pidana Umum :

1. Tindak pidana penipuan & Penggelapan

2. Tindak Pidana Pemalsuan, dan semua tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Merupakan ranah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Ranah hukum keluarga meliputi :

1. Perkawinan

2. Perceraian

3. Pembagian harta Bersama akibat putus cerai

4. Harta Warisan

5. Hibah

6. Hak Asuh Anak, dll

Merupakan hukum privat yang menitikberatkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan (perseorangan) atau badan hukum. Ranah Hukum Perdata Meliputi :

Perdata Umum :

1. Perbuatan Wan Prestasi

2. Perbuatan Melawan Hukum

3. Sengketa Kepemilikan Tanah

4. Hutang Piutang

5. Eksekusi Putusan dan Jaminan

6. Draft Perjanjian

7. Somasi/Peringatan

Perdata Khusus :

1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Merek, Paten, Rahasia Dagang dan Desain Industri.

2. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

3. Sengketa Konsumen : BPSK, Keberatan atas Putusan BPSK dan Gugatan Perdata.

Merupakan semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha, baik yang berbadan hukum (PT dan Yayasan) maupun yang tidak berbadan hukum (CV, Firma, Persekutuan Perdata, UD dan lain sebagainya).

DHP LAW FIRM siap melayani kebutuhan hukum Perusahaan anda dalam ranah-ranah sebagai berikut :

1. Draft Perjanjian dan Dokumen Perusahaan

2. Legal Opini masalah Perusahaan dalam RUPS dan RUPS LB

3. Perizinan

4. Eksekusi Hak Tanggungan dan Fidusia

Merupakan seperangkat aturan dan norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan Industrial antara Pengusaha di satu sisi, dan Pekerja atau buruh di sisi yang lain.

DHP LAW FIRM siap melayani kebutuhan hukum anda dalam menghadapi permasalahan hukum perburuhan dalam ranah sebagai berikut :

• Perselisihan hak, Perselisihan Kepentingan dan Pemutusan Hubungan Kerja dari tahap Dinas Tenaga Kerja sampai dengan Pengadilan Hubungan Industrial

• Draft Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan

• Legal Opini Perselisihan Hubungan Industrial

Merupakan Hukum Adminstrasi Negara yang mengatur fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) merupakan Sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau pejabat TUN sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN yang merugikan kepentingan pihak terkait, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

DHP LAW FIRM siap melayani kebutuhan hukum anda dalam menghadapi permasalahan sengketa TUN dalam Upaya Peradilan Keputusan TUN termasuk pembatalan Sertipikat Tanah.